politik dan strategi nasional

POLITIK DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan politik suatu Negara, Negara tidak lepas dari corak budaya yang ada dalam masyarakatnya. Peran masyarakat dalam kehidupan politik sangat tergantung pada budaya poitik yang berkembang dalam masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana tipe-tipe budaya politik masyarakat Indonesia dan bagaimana peran sertanya dalam pembangunan kehidupan politik di Indonesia.

Setiap hari pasti kita melakukan aktivitas yang tidak lain menonton tv dan membaca majalah maupun koran,tentunya kita pernah menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui televise dan media massa lainnya pelaksanaan pemilu, pilkada, demonstrasi, kerusuhan, kampanye partai politik, dan bahkan penculikan-penculikan aktivis-aktivis politik. Pola-pola perilaku tersebut menyangkut kehidupan bernegara, pemerintahan, hukum, adat istiadat dan lainnya yang disebut sebagai budaya politik.

Sebagai warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kita ketahui bahwa politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Kebijakan-kebijakan umum hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan sarana politik yang disebut partai politik.

kondisi dinamik bangsa Indonesia yang menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalur kan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (konsensus),sistem ini membantu pembentukan identitas bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kewenangan dan hubungan politik dan ekonomi.dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sistem ini juga berfungsi memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus,arti nya dengan ada nya sistem ini apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat,persaingan, ataupun pertentangan antar individu,juga menekan kan pada consensus total tidak hanya dengan terinduktrinasi ideology saja,tetapi juga menganut dari berbagai Negara termasuk eropa timur dan Asia.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang,tetapi juga negara-negara maju,seperti inggris dan amerika serikat.Negara mengalami kemiiskinan di penghujung tahun 1700 an pada era kebangkitan revolusi industry yang muncul di eropa.Pada masa itu kaum miskin di inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang yang mendapat upah rendah.Mereka umumnya tinggal di permukaan kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya,seperti prostitusi, kriminilitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit di cari cara pemecahan terbaikya.

B.RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan mungkin selalu ada dalam batin maupun fikiran kita sebelum mengerti tantang budaya politik indonesia,pastinya kita akan mencari tau tentang:

1. Apakah yang dimaksud dengan Budaya Politik Indonesia ?

2. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe budaya politik menurut para ahli ?

3. Bagaimana Perkembangan Budaya Politik Indonesia ?

4. Bagaimana peran serta budaya politik partisipan ?(kurang)

5. Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat politik ?(kurang)

6.Beberapa hasil pemantauan kemiskinan?

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian BPI

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah,yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi, sehingga kebudayaan dapat diartikan semua hal yang bersangkutan dengan hal. Budaya dapat di definisikan secara sempit dan secara luas. Definisi secara sempit mencangkup kesenian dengan semua cabang-cabangnya dan secara luas mencangkup semua aspek kehidupan manusia.

Sebagian ahli berpendapat bahwa kebudayaan adalah perkembangan dari kta majemuk budi daya yang berupa cipta,rasa, dan karsa.kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan bersama manusia maka kebudayaan itu tidak sama antara satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan mayarakat yang lainnya. Karena masyarakat berkembang maka kebudayaan manusia juga berubah-ubah sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Manusia dalam suatu kelompok untuk menciptakan kehidupan yang tujuan akhirnya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada siapa anggota kelompok yang bersangkutan. Beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam budaya ini ialah beberapa aspek seperti aspek material san aspek nonmaterial.

B.Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.

a.      Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

b.      Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

c.      Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

d.      Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

e.      Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :

Pertama   : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti   orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan   Gabriel A. Almondmemandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari    sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem   politik.

Kedua      : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

Ketiga      : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

C.PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK INDONESIA

Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.

Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang lainnya.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.

Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.

Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.

Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.

Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:

1.            Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya

2.            Rasio, faktor yang berasal dari otaknya

Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya.

Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.

Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia.  Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.

D.PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

1.    Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Komunikasi politik secara vertical maupun horizontal baik didalam suprastruktur maupun infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan adanya pengertian-pengertian politik yang dapat diterima oleh semua pihak untuk terwujudnya tujuan politik. Adapun tujuan politik tidak dapat dilepaskan dari tujuan partai politik dan tujuan partai politik juga seharudnya adalah sama dengan tujuan politik yang termaktub dalam UUD Negara.

Tujuan politik yang sama antara partai politik denga tujuan Negara diharakan tidak akan terjadi kompetisi politik yang tidak sehat antar partai politik, mengingat tiap partai politik akan mempunyai disiplin politik, disiplin social, dan disiplin nasional. Setiap kegiatan partai politik tidak akan mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional, ideology, dan Negara.

2. Partisipasi Politik

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik. Budaya politik di Indonesia pada hakikatnya telah melekat dalam system politik yang berlaku di Indonesia. Pada norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan yang ada di Negara kita budaya politik selalu terkait dengan system politik yang berlaku yaitu demokrasi pancasila.

Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut :

 Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak poltitk dalam pemilu.Ø

 Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.Ø

 Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapatØ

 Berjiwa besar menerima kelebihan orang lain dan berlapang dada menerima kekalahan.Ø

 Mengutamakan musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama.Ø

 Menyampaikan hak demokrasinya sebagaimana diatur dalam UU.Ø

 Kemampuan berpartisipasi terhadap kegiatan dilingkunganØ

       E.TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT POLITIK

Dalam perkembangannya kehidupan masyarakat selalu mengalmi perubahan-perubahan baik positif amupun negative. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota dari masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana-suasana konflik.

Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai golongan di masyarakat Indonesia khususnya, telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan untuk mengembangkan aturan permainan (rules of the game). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila konflik-konflik ideologis tersebut tumbuh berdampingan dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis akibat pertentangan-pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.

Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu social untuk menilai 

intensitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat.

a) Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, pejabat pemerintah, ideology, kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan harga BBM, demo menuntut pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

b) Kerusuhan, kerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi. Bedanya, kerusuhan menggunkan kekerasan secara fisik yang biasanya diikitu pengrusakan barang-barang, pemukulan atau bahkan pembunuhan. Cirri lain yang membedakan kerusuhan dari demonstarsi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 27 Juli 1996, atau peristiwa 27 Juili, kerusuhan Poso, dan sebagainya.

c) Serangan bersenjata, (armed attack), yakni suatu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan daari kelompok lain. Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai akibat dari upaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari pangkuan NKRI.

d) Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik, misalnya penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan sebagainya.

Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang diatas consensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakt politik dan system politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa yang membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau tidak. Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Suatu consensus nasional mengenai “sisitem nilai” yang akan mendasari hubungan-hubungan social diantara para anggota suatu masyarakat bangsa.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik, yaitu factor umum dan khusus. Factor umum merupakan factor yang mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional dibidang ideology, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan factor khusus yang menentukan tingkat ketahanan nasional di bidang politik, meluputi sebagai berikut :

·         Adanya ideology nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman. Ideology nasional harus benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati, dan diamalkan serta diamankan oleh seganap lapisan masyarakat.

·         Adanya pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan cita-cita rakyat, serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat.

·         Adanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan pemerintahan yang demoratis. Selain itu, mampu menyelenggarakan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas dari bahaya dan ketakutan.

·         Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika social yang tinggi sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif yang membangkitkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

F.Pemantauan Kemisikinan DI Indonesia

Dalam kamus ilmiah popular,kata’’miskin’’ mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek.adapun kata ‘’fakir’’ di artikan sebagai orang yang sangat miskin.Secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana miskin hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,mka perkembngan arti definitive dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan.

Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang di utarkan oleh Ali khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan laaangan kerja di berbagai sector, baik sector industry maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adaalah bahwasahnya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan factor produksi, atau kemiskinan adalah ketidak berdayaan masyarakat terhadap system yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih di kenal dengan kemiskinan striktural.Deskripsi lain arti  definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun 1990 an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Di penghujung abad 20 an telah  muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanaan, ketidak berdayaan dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Kemiskinan dapat di bedakan menjadi tiga perngrtian: kemiskinan absolute, kemiskinan relative dan kemiskinan cultural. seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan,  papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemamouan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin cultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupanyya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Indikator-indikator kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menulusuri secara detail indicator-indikator kemiskinan tersebut.Adapun indicator-indikator kemiskinan sebagaimna di kutip dari badan pusat statistika,antara lain sebagai berikut:

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,pangan dan papan)

Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,pendidikan,sanitasi,air bersih dan transportasi)

Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya inventasi untuk pendidikan keluarga).

Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbtasnya sumber daya alam.

Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berjesinambungan.

Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial(anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga,janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Penyebab Kemiskinan

Dibawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat karimah kuraiyyim.Yang antara lain adalah:

Merosotnya standar perkembangan pendpatan per kapita secara global.

Yang penting di garis bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan perkaita bergerak seimbang dengan produktifitas yang ada pada suau system.Jikalau produktifitas berangsur meningkat maka pendapatan perkapita pin akan naik.B egitu pula sebaliknya, seandainya  produktifitas menyusut maka pendapatan perkapita akan turun beriringan.

Berikut beberap factor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per kapita:

1)      naiknya standar perkembangan suatu daerah.

2)      politik ekonomi yang tidakn sehat

3)      faktor-faktor luar negeri,di antara lainnya:

a)      rusakya syarat-syarat perdagangan

b)      beban hutang

c)      kurangnya bantuan luar negeri,dan

d)     perang

Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Terlihat jelas factor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan.oleh karena itu,untuk menaikkan etos kerja dan produtifitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus,serta jaminan kesehatan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan maksimal

Biaya kehidupan yang tinggi

 melonjok tingginya biaya kehidupan suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendpatan atau gaji masyarakat.tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita diatas.hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga ahli, lemahnya peranan wanita tadi depan public dan banyaknya pengangguran.

pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata.

    Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan disisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

A.    Profil kemiskinan di Indonesia maret 2011

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen) turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).

 Selama priode maret 2010-maret 2011, penduduk di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada maret menjadi 11,05 juta orang pada maret), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada maret menjadi 18,97 juta orang pada maret 2011).

 Persentase penduduk miskin  antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada maret 2010 sebesar 9,87 persen, menurun sedikit menjadi 9,23 persen pada maret 2011. Dilain pihak penduduk miskin di daerah perdesaan pada maret 2010 sebesar 16,56 persen juga menurun sedikit menjadi 15,72 persen pada maret 2011.

 Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada maret 2010 dan maret 2011 jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidik, dan bukan makanan lainnya), yaitu masing-masing sebesar 73,50 persen pada maret 2010 dan sebesar 73,52 persen pada maret 2011.

  Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir telur ayam ras, mie instan, tempe bawang merah, daging ayam ras, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan dan angkutan.

  Pada priode maret 2010-maret 2011, indeks index kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun P1 menurun dari  2,21 pada maret 2010 menjadi 2,08 pada maret 2011, dan P2 menurun dari 0,58 pada maret 2010 menjadi 0,55 pada maret 2011.  Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

B.     Perkembangan kemiskinan di Indonesia maret 2010-maret 2011

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Di bandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada maret 2010 yang berjumlah 31,02 juta orang (13,33 persen ), jumlah penduduk miskin berkurang 1,00 juta orang.

Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun lebih besar dari pada di daerah perkotaan. Selama priode maret 2010-maret 2011, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang sekitar 0.05 juta orang.

Peresentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan tidak banyak berubah dari maret 2010ke maret 2011. Pada maret 2010 dan maret 2011, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan, maret 2010 sebesar 64,23 persen dan maret 2011 sebesar 63,20

2010 – maret 2011 tampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

Selama priode maret 2010-maret 2011 inflasi umum relative rendah yaitu sebesar 6,65%.

Rta-rata upah harian buruh bangunan naik sebesar 7,14 % selama priode maret 2010-maret 2011.

Produksi pada tahun 2011 (hasil) angka ramalan/ARAM II) mencapai 68,06 juta ton GKC, naik sebesar 2,4% dari produksi padi pada tahun 2010 (angka tetap/ATAP) yang sebesar 66,47 juta ton GKC)

Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (nilai tukar petani) sebesar 2,09 % dari 101,20 pada maret 2010 menjadi 103,32 pada maret 2011.

Perekonomian Indonesia triwulan I-2011 tumbuh sebesar 6,5 % terhadap triwulan I-2010, pertumbuhan ini lebih tinggi dari I-2010 yang tumbuh 5,6 persen. Padaa priode yang sama pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 4,5 %.

C.    Penjelasan teknis dan sumber data

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatn ini, kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekataan ini dapat dihitung headcount indekx,yaitu presentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan pada maret 2011 dama sejak maret  1998, yaitu dengan menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) dari paket komoditi daan referensi populasi yang sama. Penghitungan garis kemiskinan dilakukukan secara terpisah intuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaraan per kapita per bulan di baawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari untuk”populasi referensi “, yaitu 20 % penduduk di atas garis kemiskinan sementara garis kemiskinan tahun sebelumnya sesuai dengan tingkat inflasi tahun ke tahun selama priode maret 2010-maret 2011). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi ( padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur dan susu, sayuran kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak dll).

Garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) adalah rata-rata pengeluaran “populasi referensi”untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di pedesaan.

Untuk keterbandingan antar wilayah, pengeluaran makanan dan non makanan, harga-harga komiditi makanan dan non makanan distandarkan dengan harga-harga komiditi yang sama di Kotamadya Jakarta Selatan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS (Suevei Sosisl Ekonomi Nasional) Modul Komsumsi Maret 2011. Jumlah sampel sebesar ±75.000 rumah tangga dimahsudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survey SPKKD (Survey paket Komiditi Kebutuhan Dasar) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komidi pokok buka makanan.

D.    Tantangan kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM), dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakatIndonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. Yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand diantara negara-negara ASEAN.

Sementara, indeks Kemiskinan Manusia (KM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178 masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indenesia massif relatif besar dibandingkan ASEAN lainnya. Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di perdesaan relatif lebih tinggi disbanding perkotaan. Data susenes (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sekitar pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembanguna gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka indeks pemberdayaan Gender (Gender Empeworment Measurement, GEM).

Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. Di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat darikemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Maka tidak mustahil dalam jangka yang relatif singkat kita akan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahayalaten dalam skala nasional.

Kebijakan dan Program dan Penuntasan Kemiskinan

 Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembagunan Jangkah Menengah (ROJM) 2009-2014 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.Selain itu,sekitar 60% pemerintah kabupaten/kota telah membentuk komite penanggulangan kemiskinan daerah (KPKD) dan menyusun strategi pennggulangan kemiskinan daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama pennggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

  Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan ;

Penyediaan sarana-sarana irigasi,air bersihh dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih.

Pembangunan jalan,jembatan,dan dermaga daerah-daerah tertinggal.

Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrument dana alokasi khusus (DAK).

Perluasan kesempatan kerja dan berusaha di lakukan melalui bantuan dinastimulan untuk modal  usaha,pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkaninventasi dan revitalasisasi industri.

khusus untuk pemenuhan sarana hakdasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain:

pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu.

jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas ke tiga. Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.

  Contoh dari upaya kemiskinan adalah di provinsi jawa barat tepatnya di bandung dengan diadakannya bandung peduli yang di bentuk pada tanggal 23-25 februari 1998.

  Bandung peduli gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan , dan mengentaskan orang-orang yang berada di bwah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan,Bandung peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan,tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras agama, kepercyaan, ataupun haluan politik. Oleh karena itu sumbangan dari para orang dermaawan tidak terlalu besar bila di bandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang di hadapi, maka bandung peduli melakukuan targeting dengan sasaran bahwa orng yang di bantu tinggal di kabupaten / kotamadyaa bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang di makseud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “ekuivalen nilai tukar beras”.

Langganan: Poskan Komentar (Atom)